Akhir 2017, kasus penggusuran kembali marak terjadi di Indonesia, atau mungkin lebih tepatnya mencuri perhatian media. Di level isu nasional, konflik di Kulonprogo antara petani melawan aparat, pengembang bandara NYIA, dan Kesultanan Yogyakarta berhasil mencuri perhatian masyarakat, setidaknya warganet. Sedangkan di Kota Bandung terdapat tiga titik penggusuran yaitu di Kebon Jeruk, Tamansari dan Dago Elos. Tentunya yang nampak di permukaan hanya segelintir dari yang sebenarnya terjadi, masih banyak kasus penggusuran lain yang tidak mendapat ekspos media. Karena perlu diakui, isu semacam ini memang tidak seseksi kasus korupsi anggota dewan apalagi pernikahan Raisa Adriana.

Menggunakan kamus World Bank, di negara berkembang seperti Indonesia ‘pembangunan’ dianggap sebagai mantra termustajab untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud ‘pembangunan’ adalah tersedianya infrastruktur yang mumpuni yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu jalannya adalah dengan membangun infrastruktur untuk meningkatkan level produksi melalui modal dari negara atau pun swasta, dalam maupun luar negeri. Selanjutnya pembangunan infrastruktur tentu membutuhkan tanah untuk berdiri. Di sini titik mula konflik agraria kerap terjadi.

Mari ambil dua contoh kasus penggusuran yang telah disebutkan di atas: Tamansari dan Kulonprogo. Korban penggusuran di Tamansari adalah warga miskin kota yang oleh Pemkot Bandung dianggap menempati kawasan kumuh, sehingga kawasan tersebut mesti ditata ulang dengan membangun rumah susun. Profesi warga Tamansari bermacam-macam mulai dari pedagang sampai sopir ojek. Sedangkan di Kulonprogo, yang tanahnya akan dialihfungsikan menjadi bandara, profesi warganya nyaris seragam yaitu petani. Lahan yang digusur pun adalah lahan tani mereka sendiri. Di sinilah sedikit perbedaan antara dua kasus penggusuran tersebut.

Berbicara tentang hubungan tanah, masyarakat, dan negara (dalam hal ini pemerintah) maka wacana land reform pastilah mencuat di tengah-tengahnya.

Menyoal Aturan Agraria di Masa Kolonialisme

Satu persamaan pada kasus Kulonprogo dan Tamansari yaitu tanah di kedua lokasi tersebut diklaim sebagai tanah milik negara (asas domein negara). Tanah di Tamansari diakui oleh Pemkot Bandung, sedangkan tanah di Kulonprogo diklaim oleh Kesultanan Yogyakarta.  Baik Pemkot Bandung maupun Kesultanan Yogyakarta bersandar pada produk hukum warisan Pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1870. Produk hukum tersebut intinya menyatakan bahwa tanah yang tak bertuan (tidak terpakai dan tidak dimiliki perseorangan) menjadi hak milik negara.

Aturan menyangkut agraria saat itu dibuat untuk memudahkan masuknya modal dari luar. Contohnya berupa perkebunan yang dimiliki oleh perusahaan swasta dari Eropa maupun Belanda itu sendiri. Selanjutnya, tanah tak bertuan tak hanya diubah menjadi perkebunan, melainkan juga menjadi hutan negara di bawah yurisdiksi Jawatan Kehutanan melalui produk hukum ordonansi kehutanan 1865. Di bawah ordonansi kehutanan, semua tanah hutan dan tanah yang tak bisa dibuktikan kepemilikannya di daerah Jawa dan Madura diklaim sebagai tanah negara.

Di bawah pendudukan Jepang, fungsi hutan dimaksimalkan guna kebutuhan perang. Kayu-kayu diambil tanpa memperhatikan aspek pelestariannya. Rakyat juga diperintah untuk mengubah tanah hutan menjadi lahan pertanian jarak yang dapat menghasilkan minyak untuk bahan bakar dan makanan, yang utamanya digunakan oleh tentara Jepang. Seperti yang kita ketahui dari textbook sejarah di sekolah, rakyat awalnya menyambut baik kedatangan Jepang dengan memenuhi perintah-perintahnya. Tapi keadaan ini tak berlangsung lama. Lama-kelamaanpara petani melawan aturan kerja paksa yang diberlakukan saat itu. Tak hanya petani, sebagian besar pengelola hutan berkebangsaan Belanda juga menolak bekerjasama dengan Jawatan Kehutanan versi Jepang (Ringyoo Tyuoo Zimusyo). Akibatnya manajemen dan institusi kehutanan pada saat itu mengalami kekacauan.

Lahirnya Wacana Land Reform

UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Berkenaan dengan pasal tersebut, elit-elit politik post-proklamasi mendorong perumusan kebijakan menyoal pertanahan agar dapat berdampak langsung pada rakyat. Di samping itu, mereka juga sepakat bahwa produk hukum warisan kolonial (UU Agraria 1870) terlalu berpihak pada investor Eropa yang menanam modal di Hindia Belanda, alih-alih berpihak pada rakyat terutama di pedesaan.

Maka dari itu, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 yang memiliki jiwa yang sama dengan pasal 33 UUD 1945 ditetapkan. UUPA 1960 pada intinya menginstruksikan agar hak kepemilikan dan kuasa dari segala aspek agrarian (tak hanya tanah tapi juga seluruh sumber daya alam di dalamnya) dilimpahkan kepada masyarakat di sekitarnya. Sebelum disahkan, pemerintah Indonesia di bawah Soekarno melakukan program land reform seperti menghapuskan tanah-tanah partikelir, menghapuskan hak istimewa desa perdikan di Banyumas, dan menghapus hak konversi di wilayah otonom di Yogyakarta dan Surakarta. UUPA 1960 juga mencakup penghapusan asas domein negara yang menjadi pondasi sistem ekonomi kolonial Belanda. Di sini, land reform melalui UUPA 1960, diarahkan oleh Soekarno sebagai penghapus sistem ekonomi kolonial dan feodal.

Pertimbangan lain dari kebijakan land reform (UUPA 1960) ini adalah latar belakang politis saat itu, masa demokrasi terpimpin. Saat itu, Soekarno melakukan self-proclaimed sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan presiden seumur hidup melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat yang ia dirikan sendiri. Sistem demokrasi terpimpin ini dimaksudkan Soekarno sebagai jalan menuju sosialisme Indonesia dengan menempatkan kaum petani dan buruh sebagai soko guru revolusi. Semua ini ditopang hubungan mesra Soekarno dan PKI baik secara politis maupun ideologis.

Soekarno percaya bahwa land reform merupakan bagian tak terpisahkan dari revolusi Indonesia. Apabila dijalankan secara tepat, kebijakan ini akan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih adil antar warga negara dan juga menciptakan sebuah struktur sosial baru yang kelak akan membuka jalan bagi produksi nasional yang lebih tinggi. Dari kerangka yang dipaparkan oleh Soekarno, Utretch dalam Rachman (2017: 75) menyimpulkan bahwa program land reform ingin menghapus kelas tuan tanah yang tanahnya digarap oleh buruh tani dan mengurangi jumlah petani tanpa tanah dengan cara memberi tanah milik atas dasar prinsip “tanah untuk mereka yang menggarap di atasnya”.

Dalam praktiknya di lapangan, proses redistribusi tanah tidak berjalan lancar. Perlu diketahui juga, UUPA 1960 pun membatasi luas tanah yang dimiliki individu dengan pertimbangan luas tanah tersedia dan jumlah penduduk dalam suatu daerah. Para tuan tanah dengan luas kepemilikan yang cukup luas secara halus menolak mengikuti program land reform. Berbagai cara dilakukan agar tanah yang mereka miliki luput dari target redistribusi lahan seperti membagi tanah yang dimiliki menjadi bagian-bagian lebih kecil dan mendaftarkannya atas nama anggota keluarganya.

Batu sandungan lain untuk keberjalanan program land reform adalah luputnya wilayah hutan dan perkebunan kolonial dari target redistribusi tanah. Wilayah perkebunan kolonial lolos dari likuidasi selama 1945-1965, termasuk program land reform UUPA, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, perkebunan diaku sebagai salah satu aset Belanda yang masih terdapat di Indonesia dan pengembaliannya menjadi salah satu syarat diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar. Kedua, perkebunan milik  Belanda tersebut menjadi milik kelas pengusaha dari tentara Angkatan Darat, yang terbentuk sejak hukum darurat perang 1957, melalui kebijakan nasionalisasi pemerintah.

Untuk wilayah hutan, program land reform terhambat oleh konflik antara pihak rimbawan, yang menganggap bahwa hutan tidak berada di bawah pengaturan UUPA melainkan ordonansi kehutanan, dan kaum tani dengan anggapan sebaliknya. Konflik ini diawali ketidakpuasan Barisan Tani Indonesia (BTI), yang merupakan organ massa petani terbesar PKI, dan Sarekat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Sarbuksi) terhadap lambannya proses land reform dan kekecewaan terhadap tuan tanah yang tidak kooperatif terhadap program ini. Karenanya mereka melakukan okupasi lahan dan kampanye untuk memasukkan tanah hutan di bawah Jawatan Kehutanan ke dalam program land reform. Namun hal ini, oleh pihak rimbawan dan Jawatan Kehutanan, diartikan sebagai ancaman terhadap hutan dan pengelolaannya.

Konflik antara kaum tani dan tuan tanah dalam perebutan lahan saat itu otomatis menjadikan wacana land reform menjadi arena pertarungan antar kelas. Perlawanan berasal dari kaum tani yang kebanyakan berafiliasi dengan PKI sedangkan tidak semua tuan tanah gembira dengan program land reform yang berjalan saat itu. Soekarno yang tak secara mengejutkan berpihak pada kaum tani memuluskan jalan bagi PKI dan BTI untuk memimpin politik kelas yang tengah bergejolak. Konflik ini berakhir bersamaan dengan peristiwa berdarah September 1965 yang juga menjadi titik tenggelamnya wacana land reform di Indonesia.

Matinya Land Reform oleh Jargon Pembangunan

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto merombak besar-besaran kebijakan pemerintah sebelumnya yang bernafaskan revolusioner menjadi modernisasi dan akselerasi dengan kata andalannya: pembangunan. Kerangka kebijakan rezim Orde Baru ini dirancang oleh Ali Moertopo yang berperan sebagai asisten pribadi Presiden Soeharto untuk urusan politik. Ia (Moertopo) bersama tokoh Orde Baru lainnya seperti Soejono Hoemardani, yang juga asisten pribadi Soeharto, dan Daoed Jusuf mendirikan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga think-tank yang memberi masukan pada pemerintahan Orde Baru menyoal kebijakan politik dan ekonomi.

Program land reform, khususnya, dan UUPA 1960, umumnya, diabaikan selama keberjalanan pemerintahan di bawah Soeharto. Dengan tetap menjalankan program land reform, bagi Soeharto, adalah sama dengan kehilangan pendukung utama politik Orde Baru. Hal ini dikarenakan oleh keberpihakan pihak tuan tanah yang merasa dirugikan oleh program land reform. Para tuan tanah ini umumnya berhaluan antikomunis yang bersama tentara menjadi sekutu Soeharto dalam melawan Soekarno yang disertai massa di bawah organisir PKI.

Sejak awal kekuasaan Soeharto, usaha melumpuhkan program land reform dilakukan dengan memindahkan posisi Direktorat Jenderal Agraria menjadi di bawah Departemen Dalam Negeri. Depdagri sendiri, di masa itu, berada di bawah wewenang Jenderal Angkatan Darat.Selama rezim berjalan Soeharto selalu menunjuk jenderal-jenderal Angkatan Darat sebagai Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, Dirjen Agraria berada di bawah wewenang Menteri Urusan Agraria. Dampaknya, Pengadilan Land Reform yang memiliki kekuasaan menyelesaikan konflik agraria untuk keberjalanan program land reform dibubarkan. Lalu segala konflik perihal tersebut dilimpahkan ke pengadilan negeri. Istilah “redistribusi tanah” sendiri dipertahankan oleh Dirjen Agraria saat itu tapi maknanya direduksi menjadi salah satu kategori administrasi dari skema pendafataran tanah yang asalnya dimiliki oleh negara. Kebijakan lainnya, yang khas akan jargon “pembangunan”, dari pemerintahan Orde Baru adalah pengadaan tanah guna proyek-proyek pembangunan seperti pemberian hak baru ataupun perpanjangannya atas tanah-tanah untuk  bangunan (pemukiman, industri) maupun diusahakan: pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Di tahun 1988 Soeharto, yang secara wow mengejutkan terpilih kembali menjadi presiden, meningkatkan status Dirjen Agraria menjadi lembaga yang menangani sektor pertanahan secara nasional dengan nama baru: Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pertimbangannya mengejutkan yaitu guna memudahkan pelaksanaan pembangunan nasional (hehe). Produk paling mencolok yang dihasilkan BPN saat itu adalah Hak Izin Lokasi. Kenapa paling mencolok dan bukan menusuk? Karena dengan Izin lokasi, investor dapat memperoleh tanah meskipun tanah tersebut sesungguhnya dimiliki oleh penduduk lokal. Bukan main bukan?

Lintasan kebijakan pertanahan pada masa pemerintahan Orde Baru tak terlepas dari intervensi luar. World Bank pada 1991 melakukan studi berjudul Indonesia: Land Resource Management and Planning. Studi ini merekomendasikan serangkaian aksi dengan agenda jangka pendek, menengah, dan panjang dan didalamnya sempat disebutkan untuk merevisi UUPA dalam agenda jangka panjangnya. Uniknya, laporan studi ini tidak pernah diterbitkan dengan alasan draf tersebut dinilai belum lengkap oleh pemerintah Indonesia saat itu termasuk luput dalam mempelajari, salah satunya, izin lokasi, yang merupakan instrumen penting di masa itu.

Pada tahun 1994, World Bank menerbitkan laporan berjudul Indonesia: Environment and Development: Challenges for Future yang perhatiannya serupa dengan studi di tahun 1991 yaitu kurangnya kejelasan kerangka hukum kepemilkan tanah. Yang dimaksud kurang jelas di sini adalah prosedur birokratis yang ruwet, tidak transparan, dan cenderung korup. Di dalam laporan tersebut World Bank mengisyaratkan perlunya memuluskan pertumbuhan pasar tanah karena dianggap belum berkembang baik dan dapat menghambat alokasi tanah untuk penggunaannya yang ”paling baik dan bernilai” (memakai kamus World Bank tentunya).

Tidak berhenti pada selesainya studi, World Bank menawarkan bantuan pada pemerintah Indonesia berupa pinjaman dana dari Australian Aid for International Development dan World Bank sendiri dalam sebuah program yang dinamakan Indonesian Land Administration Project (ILAP) 1995-1999. ILAP dirancang sebagai proyek jangka pendek guna merapikan dan mempercepat pengaturan administrasi tanah di Indonesia dari mempercepat pendaftaran hak tanah dan sertifikatnya sampai menjadikan BPN sebagai lembaha mandiri yang dapat membiayai diri sendiri tapi cukup muruh bagi masyarakat dalam mengarut administrasi tanah di Indonesia. Tawaran ini diterima oleh pemerintah dan melalui proyek ini BPN menciptakan produk hukum baru berupa Peraturan Pemerintah untuk menciptakan “prosedur yang lebih praktis dan efisien”, menggantikan PP di tahun 1961 yang dibuat untuk melancarkan UUPA 1960.

Rekomendasi World Bank diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk badan pengembang internasional seperti AusAID. Tugasnya untuk membantu pemerintah mereformasi perundang-undangan dan birokrasi pertanahan supaya dapat mengembangkan pasar tanah yang dianggap ideal dan melicinkan masuknya modal investor.

Kelahiran Kembali Land Reform dan Kematiannya yang Kedua

Runtuhnya rezim Orde Baru tidak serta-merta memunculkan kembali wacana land reform. Memang ada kampanye mengenai isu ini oleh semacam gerakan aktivis agraria dan petani yang mendapat kebebasannya kembali setelah terpaksa bungkam sepanjang 32 tahun. Namun pemerintah sendiri bergeming terhadap kampanye-kampanye yang dilakukan. Bisa jadi, trauma mendalam terhadap peristiwa mengerikan sepanjang 1965-1966 dan ketakutan semu yang dipelihara oleh rezim sebelumnya terlalu membekas di benak masyarakat. Karena land reform sangat erat hubungannya dengan petani dan segala macam tetek bengek menyoal pemberdayaan petani, apalagi yang berhubungan dengan distribusi alat produksi, selalu bermuara pada kata “komunis”. Kita memang sesenang itu mengambil jalan pintas, mulai dari berkendara sampai berpikir.

Sampai di tahun 2005 Joyo Winoto ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Kepala BPN. Hubungan keduanya dimulai saat SBY masih menempuh studi doktoralnya di IPB sekaligus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di bawah Megawati pada tahun 2002. Mereka bersama beberapa pakar dari IPB mendirikan Brighten Institute sebuah lembaga yang membantu SBY merumuskan “buku putih” berisi visi, misi, dan program yang dijanjikan SBY dalam masa pencalonannya sebagai presiden. Buku tersebut berjudul Menuju Indonesia yang Aman, Adil, dan Sejahtera. Terdengar norak dan menjijikkan memang hehe. Dalam buku tersebut, reforma agraria disebutkan dua kali sebagai usaha untuk memperbaiki dan menciptakan lapangan kerja serta merevitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan.

Reforma Agaria yang dicanangkan oleh Winoto merupakan kombinasi dari asset reform dan access reform. Asset reform merupakan proses redisribusi tanah untuk menata ulang penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Sedangkan access reform adalah pemberian akses pada pemegang hak tanah agar dapat dioptimalkan sebagai sumber kehidupan mereka (partisipasi politis/ekonomis, modal, pasar, teknologi, dll).

Di rapat pertama Joyo Winoto dengan Komisi II DPR, ia membahas isu ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Sebuah isu yang tak pernah dibahas oleh Kepala BPN sebelumnya. Sampai Joyo Winoto menjabat, kebijakan BPN tidak pernah jauh dari persoalan administrasi tanah dengan mengabaikan distribusi kepemilikannya di masyarakat. Joyo menyatakan dalam rapat tersebut bahwa tujuan kebijakan BPN di bawah kendalinya akan mengombinasikan tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat dan penegakkan keadilan sosial. (Lagi-lagi terdengar norak tapi rasanya perlu diapresiasi). DPR saat itu menyambut baik visi Winoto dan mulai merencanakan anggaran yang diperlukan untuk merancang suatu program land reform beserta perombakan struktur organisasi BPN, termasuk tugas pokok dan fungsi dari tiap posisi di dalamnya.

Pada tahap awal hubungannya dengan DPR ini, Winoto berhasil meyakinkan DPR untuk meletakkan UUPA 1960 sebagai landasan pelaksanaan reforma agraria yang baru. BPN sebelumnya sempat berusaha untuk merevisi undang-undang tersebut. Keputusan dari Winoto ini disambut baik oleh para aktivis dan pakar agraria sekaligus menjadi awal hubungan baik antara BPN dan aktivis dan pakar agraria, meski tak berlangsung lama.

Reforma agraria tidak hanya berjalan jika tak mendapat dukungan dari kementrian lain. Hal yang ditakutkan adalah kesalahan pada masa pemerintahan Soekarno yang gagal memasukkan lahan perkebunan dan pertanian dalam target redistribusi lahan. Joyo Winoto sadar bahwa program ini memerlukan dukungan dari seluruh kementerian sebagai program unggulan presiden, utamanya Kementerian Kehutanan, Pertanian, dan Keuangan. Dari Kemenhut, BPN menargetkan lahan hutan sebagai target redistribusi tanah. Dari Kementerian Pertanian, diperlukan dukungan untuk memberi bantuan ke masyarakat yang mendapat lahan hasil redistribusi agar mereka mampu mandiri dalam proses produksi dan mendapat akses ke pasar (access reform). Sedangkan dari Kemenkeu, BPN ingin mendirikan suatu badan layanan umum (BLU) tersendiri yang mengurus program ini , dengan asupan dana tersendiri dari APBN sebesar 3 Triliun Rupiah.

Ketiga kementerian tersebut menolak permintaan Winoto dengan cara yang berbeda-beda. Kementerian Kehutanan secara terang-terangan menolak memberikan lahan hutan negara sebagai target distribusi karena telah memiliki aturan khusus tersendiri yang membagi kategori hutan-hutan tersebut seperti Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Adat. Sementara Menteri Pertanian tidak secara langsung menyampaikan penolakannya dengan meluncurkan serangkaian program dalam tajuk “Revolusi Hijau Kedua” guna menigkatkan produksi pertanian yang berpijak pada kelestarian lingkungan, diversitas hayati, dan pengetahuan lokal. Program ini mencakup pengendaian laju konversi lahan pertanian hingga pemanfaatan tanah untuk nonpertanian. Sedangkan Menteri Keuangan mempertanyakan alokasi dana usulan BPN untuk BLU. Kali ini kesalahan berada dari BPN sendiri yang gagal memenuhi studi kelayakan mengenai pendapat berkelanjutan yang akan diterima BLU tersebut. Di luar itu semua, Winoto gagal merayu SBY untuk meletakkan reforma agraria ini sebagai program yang memaksa kementrian-kementrian yang dibutuhkan untuk bekerjasama.

Gagal mendapat dukungan dari kementrian yang dibutuhkan, Winoto mulai mengidentifikasi tanah terlantar dan mengusulkan agar BPN mendapat wewenang untuk mengubah status hukum tanah-tanah tersebut. Usulan ini diterima oleh presiden SBY dan BPN sukses mengalokasikan tanah-tanah tersebut melalui redistribusi dan program pemerintah lainnya.  Per 2008, ia melaporkan bahwa tanah terlantar yang berhasil diidentifikasi sebesar 7,3 hektar. Selanjutnya ia menginisiasi program pelayanan dalam membantu masyarakat mengurus sertifikasi tanah, dinamakan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (LARASITA), dengan konsep jemput bola. Program ini dapat disebut sukses karena berhasil menigkatkan jumlah sertifikasi tanah sebesar delapan kali lipat dibanding tahun 2004.

Namun “keberhasilan” ini dipandang oleh aktivis agraria sebagai pengkhianatan terhadap tujuan awal Reforma Agraria karena justru merupakan bentuk terjemahan teori neoliberal yang menempatkan hak-hak kepemilikan sebagai prasyarat bagi perkembangan pasar tanah. Padahal arah kebijakan Reforma Agraria  awalnya berakar pada usaha mewujudkan keadilan sosial diterjemahkan dalam program redistribusi lahan, termasuk yang dimaksudkan oleh Joyo Winoto sendiri. Tapi kegagalan di atas membuat ia membelokkan arah program demi menyelamatkan mukanya, juga BPN, di hadapan presiden.

Sampailah Kita di Resensi

Buku ini membahas naik turun wacana land reform di Indonesia melalui perspektif lintasan kebijakan yang diciptakan dan berusaha diciptakan, mulai dari pemerintahan Soekarno sampai SBY. Sebenarnya kurang betul jika saya menyebut buku ini telah mencacah lintasan wacana land reform karena kira-kira empat puluh persen isinya membahas usaha Joyo Winoto dalam mengusahakan program Reforma Agraria pada masa jabatannya.

Aktor-aktor yang terlibat pada gejolak wacana land reform berputar pada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan lingkaran aktivis dan pakar agraria yang terpusat di organisasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sedangkan kelompok tani yang dibahas di dalam buku ini hanya Serikat Petani Priangan (SPP) yang dipandang paling radikal dalam usahanya merebut lahan melalui okupasi lahan dan konfontasi langsung dengan pihak Perhutani. Kata-kata seperti “pembalakan liar” ternyata merupakan bentuk politik bahasa dalam usahanya membingkai usaha yang dilakukan SPP dan organ serupa merebut lahan yang mereka yakini merupakan haknya.

Keterlibatan KPA dan organisasi tani lainnya, diterangkan oleh penulis buku, hanya terbatas pada rekomendasi dan kritik terhadap pemerintah dan BPN sebagai lembaga pertanahan dalam membuat kebijakan pertanahan. Hal ini semakin meyakinkan saya pribadi bahwa usaha-usaha dalam membawa wacana land reform, yang saya setuju memang wacana yang menakjubkan, tidak bisa digantungkan kepada pemerintah. Usaha-usaha seperti SPP-lah yang paling mendekati kondisi seharusnya, itu pun mesti dilalui dengan konfrontasi fisik dengan aparat. Untuk menyatukan organ-organ tani di seluruh negeri, misalnya, hanya akan berhenti pada rancangan kebijakan yang coba dibuat. Tapi seperti telah dipaparkan sebelumnya, untuk memuluskan jalan ini diperlukan koordinasi dan niat baik dari seluruh bagian pemerintahan terkait, yang tak bisa dibilang mudah. Belum lagi menyebut kesediaan bagian dari masyarakat, tuan tanah misalnya, untuk dapat bekerjasama dan terlibat dalam program ini.

Isu pertanahan memang bukan isu yang seksi untuk dibahas di kancah media nasional. Kecuali masyarakat yang tertarik untuk mengetahui isu ini dan mengikuti perkembangan politik-ekonomi dari masa ke masa, masyarakat memang tidak akan mengetahui dan tertarik dengan isu ini. Apalagi menyadari signifikansi dari redistribusi lahan yang dimaksudkan dalam ide besar land reform. Poin-poin ini bermuara pada kesimpulan dimana usaha mensejahterakan kehidupan, terutama masyarakat kecil, tidak akan bisa kita gantungkan pada pemerintah tapi kolektif-kolektif kecil di masyarakatlah yang mesti berusaha sendiri merebutnya dan menjadi komunitas yang otonom.