Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan yang terdiri dari berbagai komponen terintegrasi untuk melaksanakan tujuan dan fungsi pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah. Dalam menjalankan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya akan ada banyak aspirasi yang harus ditampung dan diolah oleh pemerintah. Eksekusi kepentingan yang berduit dan/atau berkuasa diwujudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Berikut ini salah satu cara yang lazim digunakan untuk meloloskan kepentingan elit negara ke dalam peraturan perundang – undangan:

1.       Melakukan prioritas stakeholder

2.       Menerima request kepentingan dari stakeholder

3.       Membuat rancangan undang undang prematur yang kontroversial

4.       Jika sudah ketahuan media, maka pemerintah tutup mulut sementara

5.       Memantau pergerakan di masyarakat yang berkaitan dengan kasus

6.       Jika terdapat informasi yang valid mengenai demonstrasi, segera bentuk tim taktis untuk membuat demonstrasi tandingan dan siapkan pasukan penjaga ketertiban dan keamanan

7.       Diusahakan pemerintah tetap diam selama terjadinya demonstrasi

8.       Jika cara nomor 6 gagal menjaga ketentraman selama demonstrasi maka undang beberapa tokoh demonstrasi

9.       Menunda pembahasan rancangan undang – undang sampai keadaan kondusif, bersamaan dengan usaha mendanai pasukan dunia maya dengan narasi pro-kepentingan

10.   Jika ada kepentingan dengan urgensi tinggi, maka salurkan aspirasi melalui lajur peraturan kementrian terkait

11.   Melakukan pembahasan rancangan undang – undang ketika rakyat sudah lupa

12.   Jika ketahuan media kembali, gencarkan sosialisasi narasi pro-kepentingan oleh pasukan dunia maya

13.   Mengesahkan rancangan undang – undang kontroversial dalam tempo secepat - cepatnya

Diatas adalah prosedur meloloskan kepentingan segelintir elit secara efektif ke dalam peraturan perundang – undangan. Metode ini sudah dipakai bertahun tahun dan teruji klinis dalam sejarah Republik Indonesia. Contoh-contoh yang sedang popular saat ini adalah revisi UU KPK, UU Minerba, permen mengenai ekspor benih lobster, UU Cipta kerja, dan banyak lagi. Mudah bukan? Oleh karena itu jangan takut untuk mengeluarkan cuan demi memuluskan kepentingan kalian sendiri!