Referendum ada di depan mata, 5 cm di depan kita. Namun sudahkah kita membuka mata, membuka telinga, dan menegakkan kepala kita semua? Inilah salah satu pertanyaan yang harus ada jawabannya.


Pencerdasan dari Lembaga dan Kejanggalannya

Kasak-kusuk informasi perihal referendum mulai ramai diperbincangkan. Infografis pencerdasan pun tampak berseliweran di linimasa jagat virtual. Mulai dari himpunan hingga unit media berlomba-lomba menggaet pemirsa sekaligus mencerdaskan massa. Bila mata kita sehat (alhamdulillah) dan cukup jeli melihat postingan yang ada, pasti kita bisa sampai ke satu kesimpulan bahwa konten pencerdasan yang ditawarkan berbagai HMJ isinya sama. Semua. Iya, sama semua. Hanya unit media (boulevard dan persma) yang mengemasnya dengan gaya yang berbeda. Beberapa pihak secara individu ada yang meramaikan pula dengan narasinya masing-masing. Oh iya lupa satu lagi, teleskrin ganesha dan sauron dengan deru ganesha dan gempar gajahnya juga andil dalam pembentukan opini publik ini.

Lalu dimana masalahnya?

Masalahnya adalah, informasi yang tersebar di OA-OA himpunan kurang lengkap. Padahal informasi itulah yang akan memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung pilihan seseorang, karena sistemnya one man one vote. Tidak lengkap di bagian mananya?

Informasinya dampak-oriented, agak mengabaikan tinjauan masa lalu. Padahal seyogyanya dalam mengambil keputusan, kita sepatutnya mempertimbangkan secara berimbang tinjauan masa depan tanpa mengabaikan masa lalu. Narasi yang dibawa lebih fokus berkutat pada dampak positif/negatif bila akhirnya Kak Wali melanjutkan/turun. Iyasih, sudah ada kronologi yang dipaparkan, tapi apakah itu cukup? Menurut hemat saya, untuk bisa memutuskan Kak Wali lanjut/turun, kita harus tahu dulu duduk perkaranya ada dimana. Apa yang perlu kita maafkan atau tidak maafkan? Apa saja daftar kesalahan yang dilanggar dan wacana apa saja yang berkembang? Apa yang sebenarnya Kak Wali perjuangkan dalam JRPT tersebut? Itu belum terjawab di infografis yang tersebar.


Bermain dengan Perumpamaan dan Pikiran

Izinkan saya membuat suatu perumpamaan dan bermain-main sedikit dengan logika dan pikiran. Kita ibaratkan referendum nanti adalah suatu pengadilan, dengan hakimnya adalah seluruh massa KM ITB. Dengan tidak dipenuhinya memorandum I dan memorandum II, Kak Wali yang kita misalkan sebagai Presiden/Ketua DPR (atau apalah itu) menjadi tersangka suatu kasus. Sekarang, referendum kita misalkan sebagai suatu pengadilan untuk memutus Kak Wali sebagai terdakwa untuk dipenjarakan, atau tidak (berarti dimaafkan). Sampai sini paham? Oke lanjut.

Ada dua kemungkinan yang bisa saja terjadi. Pertama, kita misalkan Kak Wali sebenarnya tidak bersalah. Hal apa saja yang diperlukan untuk membuktikan bahwa Kak Wali tidak bersalah sehingga kita bisa berlapang dada memaafkannya? Untuk memutuskan hal tersebut, tentu kita pertama akan bertanya padanya mengenai kronologi. Selanjutnya, kita harus tahu juga tentang motif dan tujuan Kak Wali melakukan JRPT. Dan terakhir, kita harus menguji semua daftar pelanggaran hukum yang ia lakukan, apakah bisa dimaafkan karena konteks keadaan ataupun tidak.

Sekarang plot twistnya disini. Bila kita misalkan Kak Wali seperti Setya Novanto yang tentu saja bersalah di mata semua kalangan, bagaimana cara memutus perkara ini bahwa Setya Novanto harus dipenjarakan? Apakah kita akan memasukkan variabel “dampak” bila Setya Novanto diturunkan? Maksudnya seperti ini, “nanti kalau Setya Novanto turun, DPR akan chaos dong, terus kebutuhan kita jadi tidak terpenuhi”. Tentu saja tidak, bukan? Salah ya salah, korupsi ya korupsi. Bodo amat mau dia guru, dokter, atau Ketua DPR, hukum harus sama di semua kalangan, tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Apakah kita akan memasukkan variabel “perasaan” untuk memutus kasus ini seperti “kan kasihan kalau diturunkan” dan lain-lain? Lantas, mengapa informasi yang tersebar lebih berfokus kepada dampak positif/negatif apabila turun/tidak, ada citra lagi yang diselipkan. Ini tidak masuk akal dalam hukum, tentu saja.


Kritik — Solusi, Serta Logika Analisis — Logika Sintesis

Hal ini sebenarnya analog dengan wacana kritik harus disertai solusi atau tidak. Sebelumnya, saya perlu menjelaskan secara singkat mengenai dua kutub logika yang berseberangan cara kerjanya. Logika analisis adalah logika dengan cara kerja memecah, membagi, mengurai masalah, menguak data dan fakta dari kejadian yang terselubung, supaya ada cara baru melihat persoalan. Logika analisis erat hubungannya dengan pola berpikir rasional, ini bekerja pada kritik. Sebaliknya, logika sintesis/dialektis adalah logika untuk menggabungkan beberapa pandangan agar tercipta suatu kesepakatan/sintesis, ini dekat hubungannya dengan pola berpikir terbuka dan solusi. Jelas bedanya bukan? Analisis itu memecah, sementara sintesis menggabungkan.

Seharusnya kita bisa memisahkan, antara logika analisis dan sintesis. Seperti ucap Rocky Gerung dalam cuitannya di twitter, “Kritik tak mewajibkan solusi, kritik itu pekerjaan ngamplas supaya bersih. Solusi itu pekerjaan ngelem supaya nyatu. Dalam dunia demokrasi, itu dua pekerjaan berbeda. Demikian juga di dunia mebel. Tukang amplas tidak boleh merangkap tukang lem. Belepotan hasilnya”.

Lalu mari kita kembali ke dongeng awal kita, masalah referendum. Kritik beserta logika analisis ini bisa kita ibaratkan seperti keputusan untuk menurunkan Kak Wali atau mempertahankannya. Sedangkan solusi beserta logika sintesis itu mirip halnya seperti solusi yang bisa kita perbuat bila akhirnya turun, atau langkah ke depan agar tak terulang bila akhirnya tetap melanjutkan. Sekarang, opini publik kacau balau. Kedua logika ini campur-aduk dalam satu wacana referendum.

Saya khawatir karena fusi logika ini, ada orang yang memilih tetap mempertahankan Kak Wali karena cari aman, dan takut, atau ikut-ikutan. Sekarang ini, muncul suatu bilik ketakutan publik tak kasat mata, yang akan mengganggu pikiran kita dalam memilih secara rasional. Ketakutan itu adalah manifestasi dari kabur dan ketidakjelasan langkah kedepan, apabila Kak Wali diturunkan. Pasti banyak orang yang berpikiran, “Kalau presiden turun, berarti kabinet turun semua. Terus gimana dong?”

Seolah-olah, kita ditakut-takuti dan dibuat tidak aman oleh dampak yang disebar OA-OA himpunan. Dampak negatif bila Kak Wali turun sekaligus dampak positif bila Kak Wali melanjutkan, menjadi kombinasi yang ciamik untuk membawa narasi mempertahankan Presiden. Mari kita lihat saja secara jumlah, orang bisa jadi merasa takut memilih menurunkan Kak Wali. Sedangkan orang-orang yang preferensinya lebih ke menurunkan tidak diwadahi dengan narasi yang cukup kuat, yaitu daftar kesalahan dan berbagai wacana yang membuat orang tidak percaya terhadap beliau.

Padahal, seharusnya kita merasa aman memilih menurunkan Kak Wali, ataupun mempertahankannya. Dua opsi yang ditawarkan saat referendum hanya masalah preferensi orang saja, dan harus berimbang 50–50. Dengan narasi yang sekarang, ini tidak adil. Jadi mohon untuk kongres membuat langkah taktis solusi ke depan bila diturunkan dan bila dipertahankan akan seperti apa tindak lanjutnya, agar massa merasa aman dalam memilih.


Sebaliknya, saya juga khawatir bila ada orang yang memilih menurunkan Kak Wali karena terbawa sauron dan atau teleskrin ganesha. Bedanya apa?

Sauron, Teleskrin Ganesha, Hingga Selubung yang Mengendap di Bawah Tanah

Tak asing bukan dengan Sauron dan Teleskrin Ganesha? Mereka berdua (eh atau orang yang sama?) adalah oknum yang sangat vokal tentang kasus ini untuk menurunkan Kak Wali. Lalu tebak, narasi apa yang mereka bawa? Betul, sentimen politik identitas. Mereka berkoar-koar perihal golongan, kepentingan eksternal, bahkan tunggangan partai untuk menurunkan Kak Wali. Mereka menggunakan narasi kebencian itu. Padahal, hal semacam itu seharusnya tak kita pertimbangkan bila otak kita cukup waras. Orang yang cukup waras ini pasti bisa memisahkan antara dimensi privat dan publik. Sauron dan Teleskrin Ganesha memainkan itu. Namun mereka cukup pintar, berdasarkan sejarah, orang Indonesia sangat mudah dipancing emosinya dengan isu-isu sentimental seperti ini. Sebut saja kasus penistaan agama Ahok, dan kemarin naiknya Ma’ruf Amin sebagai cawapres mendampingi Jokowi. Pasti ada saja orang yang terbawa emosi pro Anies karena Ahok itu (maaf) cina, dsb. Tapi ada kemungkinan juga langkah mereka justru jadi bumerang yang menyerang mereka sendiri. Misalnya adalah, langkah bodoh yang dilakukan sauron belakangan ini. Masuk ke grup-grup, lalu menyebarkan konten untuk menggalang massa. Hal yang sama juga dilakukan teleskrin ganesha, . Banyak orang yang “jijik” dengan cara main mereka, hal ini bisa membuat orang justru memilih mempertahankan Kak Wali karena tidak suka dengan sauron dan atau teleskrin ganesha. Ini memang aneh, tapi nyata.

Kekhawatiran saya berikutnya adalah, banyak informasi di belakang layar yang belum di ungkap ke permukaan. Beberapa di antaranya terjawab di saat forbas, dan hanya segelintir insan yang tahu namun enggan menyebarkan hal itu. Padahal informasi itu bisa memberikan kita perspektif lain untuk memilih saat referendum nanti. Contohnya apa? Turunnya salah satu Menko sesaat sebelum forbas, wajar bukan bila kita mempertanyakan? Selanjutnya adalah, belakangan ini muncul rumor bahwa 3 menteri mengundurkan diri (koreksi saya bila saya salah), dan hanya orang-orang tertentu yang tahu. Selain itu, sikap setiap lembaga dan permintaannya juga tidak disebarkan secara publik. Misalnya saja himpunan saya, HMFT, awalnya memaafkan dengan syarat. Namun ada 1 syarat yang tidak terpenuhi, yaitu dukungan ring 1 & 2 kabinet kepada Kak Wali, ini menandakan internal kabinet sekarang juga bermasalah, sehingga akhirnya HMFT stancenya tidak memaafkan. Dulu saat forbas juga terungkap atas pertanyaan tek-tok oleh Kak Sayyid dari GEA, bahwa Kak Wali ada indikasi ingin berkelit dari peraturan karena melihat celah yang kurang jelas. Kok kontra terus sih? Oke, saat forbas Kak Wali mengucap sumpah atas nama Tuhan bahwa ia tidak terafiliasi dengan kepentingan di luar KM ITB, lalu ia juga bersumpah akan menjawab dengan jujur. Selain itu, sebenarnya ia memperjuangkan demokrasi di Indonesia agar tidak tercederai. Dan saya yakin, informasi yang bisa kita pertimbangkan masih jauh lebih banyak dari ini semua. Seharusnya kanal-kanal informasi ini dibuka agar publik makin bijak dalam mengambil keputusan, apalagi 2018 juga akan memilih.


Mari Memilih dengan Akal Sehat atau Tidak Usah Memilih Sekalian

Untuk informasi saja, sistem pengambilan keputusan di referendum adalah suara mayoritas yang “memilih”, sedangkan yang abstain tidak dihitung. Jadi bisa saja, apabila 104 orang datang ke TPS, lalu 100 orang abstain, 3 orang memilih “turun” dan 1 orang memilih “bertahan”, keputusannya adalah, Kak Wali akan turun. Ini lucu, bukan?

Jadi baiknya bagaimana? Mari memilih dengan akal sehat tanpa membawa sentimen apapun dengan penuh tanggung jawab, atau tidak usah memilih sekalian! Karena masa depan KM ITB tidak sebercanda itu, kawan.


Hanafi Kusumayudha

Anggota Biasa KM ITB

Pemimpin Redaksi Majalah Ganesha ITB 2018/2019