Saya selalu mengamini bahwa jalan hidup setiap orang pasti berbeda. Efeknya, pengalaman yang membersamai setiap insan juga akan beraneka warna. Melaju dari satu fenomena ke fenomena yang lain, setiap orang pasti menangkap satu kejadian dari kacamatanya masing-masing. Pastilah disana amat kental dimensi ke“aku”an, bukan “kamu”, “kalian”, “mereka”, apalagi “kita”. Padahal dalam hidup bermasyarakat, tentu manusia butuh keterpisahan antara dimensi privat (aku) dan dimensi publik (kita).

Ingatan privat membentuk pribadi, sedangkan ingatan publik membentuk komunitas, yang dalam skala luas akan membentuk masyarakat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana publik bisa mengingat suatu fenomena secara kolektif? Mengapa tiang listrik Setya Novanto bisa menjadi ingatan publik? Mengapa pernikahan Rafi Ahmad dipilih menjadi ingatan publik sementara drama putusnya teman saya — yang bahkan sangat fenomenal — tidak ada baunya sama sekali? Jadi siapa yang berhak menentukan A adalah ingatan publik, dan B cukup diingat sebagian orang saja?


Pers adalah kata kuncinya. Ia mewarnai pikiran masyarakat agar hidup ini tidak membosankan. Mengutip Jakob Oetama, pers adalah extension of the man, dalam artian perpanjangan bahkan perluasan tangan, mulut, telinga, dan nurani masyarakat. Bila kita mengintip sedikit sejarah pers di Indonesia, sudah sangat jelas pers berpihak kemana. Mulai dari perjuangan kemerdekaan yang digawangi oleh Tirto Adi Suryo, koran menjadi alat perjuangan politik melawan kolonialisme. Atau bila lupa, tentu sangat terbenam di ingatan kita betapa dahsyatnya tulisan Minke dalam Tetralogi Buru Pram walaupun itu fiksi. Di setiap runtuhnya rezim di Indonesia, pers menjadi salah satu pihak yang menagih keadilan. Jatuhnya Soekarno bisa kita pahami lewat tulisan-tulisan Soe Hok Gie di koran-koran, di era Orba juga demikian. Bahkan tak jarang beberapa koran dibredel dan dicabut izinnya. Peran pers di masa itu tak main-main, ingatan publik terbentuk secara kolektif untuk tujuan yang sama. Tapi tunggu, itu kan dulu. Sekarang masihkah seperti itu?

Memangnya apa sih ingatan publik yang terbentuk beberapa hari ini? Izinkan saya mengambil satu isu yang kebetulan dekat sekali dengan mahasiswa, yaitu isu kartu kuning Jokowi yang dikeluarkan oleh Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa. Tapi, saya tak mau terjebak dalam perdebatan pro-kontra yang ramai dibicarakan netizen di media sosial. Mengutip teman saya Avenzoor yang rajin menabung dan bermain bitcoin, “tidak ada yang peduli kamu berbeda atau tidak. Kalau memang berbeda, silakan berguna”. Stance saya disini, saya ingin berguna, bukan berbeda.

Justru saya lebih tertarik melihat kasus tersebut dari kacamata pengamat media. Bagaimana suatu isu muncul, viral, dan kemudian bagaimana respon masyarakat terhadap isu tersebut. Terlebih lagi, bagaimana pers memosisikan dirinya. Hal yang menarik bagi saya adalah setelah isu tersebut muncul, apa yang ramai dibahas oleh netizen? Kalau boleh saya simpulkan, intinya hanya ada tiga. Pertama, mengenai etika, apakah itu tindakan yang sopan atau tidak. Kedua, mengenai urgensi pengangkatan substansi 3 tuntutan. Dua topik ini bagi saya masih cukup “sehat” untuk dibicarakan karena akan menyegarkan akal sehat (dalam koridor tertentu). Namun, topik yang ketiga ini membuat saya tak bisa menolak untuk menggeleng-gelengkan kepala. Penghakiman secara massal, bullying, dan pengangkatan masalah pribadi Zaadit Taqwa di ruang publik.

Disini, kombinasi netizen yang nyinyir ditambah beberapa media pers yang mempertontonkan masalah Zaadit makin memperkeruh keadaan. Bahkan, muncul beberapa kabar yang simpang siur seperti tuduhan Zaadit kader partai tertentu, Zaadit sempat mengalami gangguan jiwa, sampai masalah akademik Zaadit yang diumbar-umbar. Alamak! Seketika media sosial menjadi lapak berbagai pihak untuk mengumpat dan menghujat. Wajarkah fenomena seperti ini terjadi?


Isu ini tidak berhenti sampai situ saja. Animo masyarakat mulai memanas lagi setelah Mata Najwa mengundang 5 ketua BEM dari berbagai kampus ke panggung layar kaca. Setelah acara tersebut sukses digelar, ada yang unik dari respon netizen dan beberapa media. Alih-alih membahas substansi dan gagasan dari acara mata najwa, beberapa media malah menyoroti “tokoh” tertentu. Berbagai pujian datang kepada Obed Kresna, diikuti dengan Ardhi Rasy Wardhana. Di media sosial pun demikian, mulailah orang membanding-bandingkan ke 5 kampus tersebut. Efeknya, Zaadit Taqwa malah makin dibully…. Berikut adalah cuplikannya

Kejadian seperti ini tidak satu-dua kali saja kan? Mari kita recall beberapa ingatan publik yang menyisakan sedikit luka bagi bangsa. Fenomena seperti ini pernah terjadi di Indonesia saat Pilpres 2014 dan saat kasus “penodaan agama” oleh Basuki Tjahaja Purnama. Media sosial kita ramai disesaki oleh opini-opini yang sudah terpolarisasi. Ujaran kebencian ramai dipertontonkan, dan berbagai bumbu hoax juga ikut menghiasi jagat raya virtual. Ada apa dengan ini semua? Beginikah realita ingatan publik kita zaman now?


Dari beberapa fenomena tersebut, saya jadi teringat akan suatu istilah yang diciptakan mahasiswa ITB tahun 2000an melalui komunitas G-10. Dalam bukunya yang berjudul Indonesiaku Indonesiamu, komunitas G-10 menyoroti kondisi sosio-kultural Indonesia pasca runtuhnya orba. Mereka menciptakan istilah baru : masyarakat ikonis. Berikut adalah kutipan singkat buku tersebut

Nampaknya kritik mahasiswa ITB tahun 2000-an ternyata masih relevan hingga masa sekarang. Bagaimana tidak, dari fenomena-fenomena akhir-akhir ini saja sangat terbukti bahwa masyarakat kita masih terkungkung dalam logika ikonisasi dan “penokohan”. Kita dengan mudahnya kagum, disaat yang bersamaan juga mudah menghakimi orang lain. Padahal, pokok permasalahan dan substansi yang dibahas bukan tentang itu. Kita dibiasakan “bodoh” untuk lari dari permasalahan utama, sehingga yang substansial jadi kabur. Akibatnya, masyarakat kita terlena dan tidak sadar bahwa sedang dimanipulasi opininya. Bagi saya, ini sama halnya dengan politik massa mengambang orba dan depolitisasi masyarakat melalui media. Ada yang aneh disini.

Parahnya, pers malah menyuburkan masyarakat ikonis kita. Beberapa sorotan media malah ditujukan kepada hal-hal yang remeh-temeh, dan itulah yang digandrungi masyarakat kita. Efek jangka panjangnya adalah pers bukan menjadi sarana pencerdasan publik. Yang terjadi justru sebaliknya, pembodohan massal berkedok demokratisasi. Hal ini semata-mata dilakukan untuk kepentingan bisnis dan politik. Coba sekarang sebut, channel televisi mana yang dibelakangnya tidak dibackup oleh partai politik tertentu?

Inilah borok dalam demokrasi kita. Walaupun ruang publik terbuka, ruang dialog — dalam term musyawarah mufakat — faktanya tertutup. Di media sosial kita memang bisa berbicara, tapi kita tak bisa mendengar dan memahami pendapat orang lain. Kita berbicara dalam kerangka “aku”, bukan “kita”, sehingga yang timbul bukan ruang publik, melainkan pemaksaan ruang privat untuk masuk ke dimensi publik. Sehingga yang mengemuka dalam ruang publik bukanlah kesalingpahaman, melainkan pemaksaan ego ruang privat.

Jadi, bagaimana? Walaupun terlambat satu hari dari hari pers nasional, izinkan saya menyampaikan secercah harapan untuk pers di Indonesia. Bagi saya, yang membentuk pola pikir masyarakat bukanlah pendidikan formal selama 12 tahun dari TK-SMA. Itu memang penting, namun dalam kehidupan bermasyarakat, yang menjadi agen pendidikan sebenarnya dari publik adalah informasi yang tersebar disitu, yang berarti pers dan media. Kita sudah tahu keadaan masyarakat Indonesia sekarang seperti ini, tapi poinnya bukan di situ. Tolong perbaiki bangsa ini, jangan malah memanfaatkan “kebodohan publik” untuk rating dan kepentingan bisnis/politik. Pencerdasan publik hanya bisa dilakukan oleh kanal-kanal yang mempunyai akses kesana, dan inilah tanggung jawab terbesar pers. Pers yang baik akan membawa masyarakat menjadi lebih cerdas, dan sebaliknya. Bila kita masih melihat masyarakat Indonesia seperti ini, berarti ada suatu “cacat” dalam pers di Indonesia. Jangan lupa juga, seharusnya pers berpihak kemana? Semoga ini bisa menjadi refleksi untuk kita semua.

Terakhir, selamat hari pers nasional!


Hanafi Kusumayudha

Pemimpin Redaksi Majalah Ganesha ITB 2018/2019