Kampus  sebagai perguruan tinggi seharusnya dijalankan berdasarkan prinsipnya yaitu tempat bagi pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika. Kampus semestinya menjadi tempat yang paling tepat bagi diskusi ilmiah, baik itu soal ilmu sosial atau ilmu sains/eksak, tidak peduli isu yang dibahas adalah isu kontroversial atau bukan. Karena diharapkan, jika diskusi diadakan di lingkungan kampus, diskusi tersebut akan terbebas dari pengaruh yang non ilmiah seperti kepentingan politik kelompok tertentu dan sebagainya.

Tapi itu kan hanya “seharusnya”. Kenyataannya tentu  berbeda. Di Institut Tarbiyah Teknologi Bandung, keadaannya dibalik 180 derajat. Pihak kampus, dalam kasus ini Lembaga Kemahasiswaan ITB (LK ITB) beserta “kawan – kawannya” , justru menekan ruang bagi diskusi ilmiah yang hendak diadakan oleh Unit Institut Sosial Humaniora “Tiang Bendera” dan Unit Majalah Ganesha. Tema yang hendak diangkat, yaitu “Kampus dan LGBT”. Memang terdengar kontroversial saat pertama terdengar, namun semestinya tidak akan terlalu kontroversial apabila LK ITB  terlebih dahulu mengajak obrol dan mencari tahu lebih lanjut soal diskusi ini dari pihak panitia penyelenggara lalu memutuskan apakah akan memberi izin atau tidak. Bukannya sebaliknya, memutuskan untuk tidak memberikan izin baru menceramahi, eh mengajak obrol panitia penyelenggara.

Padahal, seandainya LK ITB mau meluangkan sedikit saja dari waktunya untuk mengajak obrol pihak penyelenggara, barangkali beliau-beliau ini baru akan tahu bahwa yang hendak kami diskusikan tidaklah sesempit apakah perilaku LGBT  itu benar atau salah (sekiranya inilah hal yang mereka maksud kontroversial dan mereka hindari). Melainkan lebih luas lagi, bagaimana seharusnya kampus bersikap tentang LGBT. Bagaimana kiranya jika seorang mahasiswa yang mengaku LGBT mencalonkan diri sebagai pejabat strategis di struktur kemahaiswaan?  Bagaimana peluang dan kesempatan yang dimilikinya? Atau, bagaimana, seharusnya dan realitanya, reaksi massa kampus terhadap hal ini?

Lalu jika pihak LK ITB beralasan bahwa pelarangan diskusi ini karena narasumber yang didatangkan terlalu memihak di satu sisi, dalam hal ini pro kaum LGBT, bagaimanakah jadinya jika yang penyelenggara datangkan adalah mereka yang menolak keras keberadaan LGBT. Kita yakin dan tahu pasti bedanya reaksi kampus jika narasumber yang dihadirkan SGRC UI dan reaksi kampus jika narasumber yang dihadirkan Felix Siauw. Menarik untuk dilihat bagaimana reaksi LK ITB jika unit yang kental nuansa Arabnya itu mengadakan diskusi di lingkungan kampus dengan tema yang serupa. Atau memang sudah dilaksanakan ya?

Maka, jika sikap pelarangan diskusi yang ditunjukkan oleh ITB dimaksudkan untuk tetap menjaga nama baik kampus dari isu kontroversial dan berusaha bersikap netral terhadap isu yang hadir di masyarakat, justru ITB malah menodai nama baiknya sebagai perguruan tinggi karena telah ingkar dari tujuan dan prinsipnya sebagai perguruan tinggi yaitu sebagai tempat bagi pencarian kebenaran ilmiah. Lebih jauh lagi, pelarangan ini mungkin saja hanya awal dari pelarangan-pelarangan diskusi ilmiah yang lain, misalnya tema yang menentang ideologi Pancasila dan demokrasi seperti konsep negara islam. Eh. Itu sih mestinya dibuka ruang seluas-luasnya. Karena satu-satunya cara memajukan bangsa ini adalah memperjuangkan negara Islam. Perjuangkan Khilafah Islamiyah! Perkuat persaudaraan Muslim! Demi masa depan Indonesia, Allahu Akbar!

Lalu seperti diketahui, meski tanpa izin dari LK, penyelenggara tetap mengadakan diskusi yang bersifat tertutup pada hari dan jam yang sama, dengan meminjam tempat yang tentunya tanpa izin dari yang berkuasa. Seberapa tertutup? Tertutup di sini ada pada level: tempat diskusi dirahasiakan, calon peserta diskusi mesti menghubungi narahubung terlebih dahulu untuk tahu tempat diadakannya diskusi, tapi sebelum itu narahubung terlebih dahulu menyeleksi calon peserta diskusi dengan mengecek profil facebook mereka, karena siapa tahu intel ITB juga menyamar jadi calon peserta diskusi. Ya, kampusmu pun punya intel. Nah, setelah kamu bisa menyindir kampus ini sebagai korporasi, sekarang kamu juga bisa menyebut kampus ini badan intelijen. Ah, inikah rasanya hidup di zaman orde baru?

Dan LK ITB tentunya sadar bahwa orang-orang seperti kami ini tidak akan berhenti hanya karena tidak diberi izin sehingga mereka meningkatkan keamanan pada jam-jam menjelang diskusi dengan menaruh satpam dan intel lebih di titik tertentu di kampus. Kami pun sadar bahwa mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan kemahasiswaan kalau-kalau ada kegiatan yang berpotensi mencoreng nama baik kampus. Namun yang tidak mereka sadari adalah dengan cara pengawasan yang berlebihan, terutama pelarangan dan pembubaran diskusi, mereka telah menyamakan  derajat mereka setingkat dengan ormas-ormas anak kandung orde baru yang senang membubarkan diskusi berbau kekirian atau ormas-ormas “yang mengaku beragama” yang gemar mengganggu kebebasan beragama dan kebebasan hidup orang yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka. Jauh lebih buruk dari itu, nama ITB yang dikenal sebagai kampus yang paling nyaring dalam menentang kekuasaan orde baru dulu, justru masih memelihara dengan baik nilai-nilai yang rezim tersebut tanamkan sampai sekarang. Ironinya, nilai-nilai itulah yang mereka tentang pada waktu dulu.

Maka, apakah pelarangan dan pembubaran diskusi ilmiah ini adalah awal dari neo orde baru ala ITB? Atau mereka cuma memasuki masa pubertas lagi di usianya yang ke-57?


Ditulis oleh Muhammad Rushdi pada tahun 2016