Pada tanggal 30 April 1977, empat belas ibu berdiri di sebuah lapangan bernama Plaza de Mayo yang terletak di depan Istana Kepresidenan Argentina, Casa Rosada. Ada satu kesamaan yang membuat mereka rela berdiri di sana, yaitu sama-sama kehilangan. Setidaknya, seorang anak yang dilenyapan oleh pemerintah Argentina saat itu. Mereka berunjuk rasa menuntut pemerintah, yang merupakan kediktatoran militer, karena menjalankan negara dengan kekerasan. Semua yang dianggap mengancam kekuasaan lantas dihabisi, diculik, dan dilenyapkan. Tak peduli mereka aktivis mahasiswa, pemain sepak bola, atau anak seorang ibu yang begitu mengasihi mereka. Selanjutnya solidaritas gerakan yang terdiri dari ibu-ibu ini dikenal dengan ibu-ibu Plaza de Mayo (Mothers of the Plaza de Mayo).

Akhir tahun 1977 jumlah ibu-ibu Plaza de Mayo sudah mencapai angka 150an orang termasuk para simpatisan. Puncaknya saat Piala Dunia 1978 diadakan di Argentina, mereka mencuri perhatian media internasional dengan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Pers asing yang mestinya bertugas meliput perhelatan sepak bola terbesar dunia terbagi perhatiannya dengan apa yang terjadi di Plaza de Mayo. Pada saat itu juga bungkus kemewahan Piala Dunia dirobek-robek, digantikan dengan jejak darah yang dibuat oleh rezim militer Jorge Videla. Tahun 1983 junta militer jatuh tapi mereka tak berhenti bediri di depan Plaza de Mayo setiap Kamis pukul tiga sore. Bukan kejatuhan pemerintahan yang mereka tuntut, tapi keadilan. Ke mana suami dan anak-anak mereka hilang? Selama ini itulah jawaban yang mereka inginkan.

Aksi Plaza de Mayo berakhir di angka 1400an pada Januari 2006 setelah Presiden Neston Kirchner menghadirkan keadilan yang ibu-ibu Plaza de Mayo inginkan. Kirchner, yang juga merupakan seseorang berhaluan kiri, mencabut kekebalan hukum yang melindungi pejabat militer yang dianggap bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan selama rezim Jorge Videla. Tiga puluh sembilan tahun bukanlah waktu yang sebentar. Mesti ada keteguhan, konsistensi, dan tekad yang tak kunjung padam di balik itu semua. Mungkin jawaban yang mereka inginkan dan dapatkan tak akan membawa suami atau anak-anak mereka kembali, tapi setidaknya ia menyirnakan kehampaan tiap kali melihat kamar kosong di rumah yang tak pernah ditempati pemiliknya lagi. Dan dari ibu-ibu Plaza de Mayolah mereka — yang tiap Kamis sore berdiri di depan Istana Negara — mengambil inspirasi.

Estafet Menolak Lupa

Kamis lalu, 7 September 2017, aksi Kamisan ke-505 diadakan bertepatan dengan 13 tahun kematian Munir Said Thalib, seorang aktivis HAM yang diracun oleh begundal yang menganggap kerja kemanusiaan adalah sebuah dosa besar. Munir dikenal sebagai seseorang yang vokal terhadap kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer di masa orde baru terutama di kalangan buruh. Sebut saja kasus Tanjung Priok, Marsinah, sampai penculikan aktivis mahasiswa di medio 1997 sampai 1998. Yang terakhir disinyalir menjadi penyebab ia dibunuh di pesawat menuju Belanda tahun 2004 karena dianggap telah mengganggu kenyamanan elit militer saat itu yang diduga menjadi otak kejahatan kemanusiaan di era Orba.

Untuk melanjutkan usaha Cak Munir, dengan meminjam cara dan semangat ibu-ibu Plaza de Mayo, maka diadakanlah aksi Kamisan sejak 18 Januari 2007. Isu yang diangkat seputar pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh tahun lalu sampai yang masih segar seperti kasus 1965, kerusuhan Mei 1998, perlawanan petani di Kulonprogo dan Rembang, sampai kasus agraria di banyak tempat. Setiap Kamis sore, kolektif yang terdiri dari keluarga korban dan simpatisan akan berkumpul di depan gedung intansi pemerintah. Seperti Istana Negara di Jakarta atau Gedung Sate di Bandung di antaranya, lalu melakukan aksi diam yang tidak diam. Tujuannya barang tentu menuntut tanggung jawab pemerintah atas ketidakadilan yang terjadi dan merawat ingatan kita semua. Bahwa ada kejahatan kemanusiaan yang terjadi dan pemerintah memilih untuk mengabaikannya apa pun itu alasannya. Lebih jauh lagi, ada kelompok yang tersisihkan di masyarakat akibat narasi sejarah yang ada saat ini.

Sampai aksi Kamisan ke-505 yang terjadi di Jakarta dan ke-204 di Bandung pada 7 September 2017 lalu, belum ada juga perhatian yang semestinya diberikan oleh pemerintah. Kabar baiknya adalah kolektif yang terus melakukan aksi Kamisan memiliki stamina dan tekad yang tak kunjung pudar dalam menyuarakan pentingnya pertanggungjawaban pelanggaran HAM. Tapi kabar buruknya, angka 505, pun 204, sampai saat ini hanya berakhir di ranah statistik tanpa mendapat perhatian pemerintah yang semestinya.

Jika ingin membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Plaza de Mayo maka apa yang dilakukan di Kamisan maka perjalanan yang mesti ditempuh masih jauh. Masih ada seribu pekan yang mesti dilalui meski fase junta militer sudah kita lewati 19 tahun yang lalu. Mereka yang berdiri setiap Kamis mungkin tak bisa bertahan untuk 1000 Kamis lagi. Bukan masalah semangat yang luntur tapi tentu kita tak bisa berbohong pada keadaan fisik. Lalu kepada siapa lagi mereka mengestafetkan perjuangan 10 tahun terakhir kalau bukan ke anak muda untuk terus merawat ingatan?

Militer dan Kebebasan Ekspresi Hari Ini

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet), sejak pasal karet UU ITE diberlakukan di tahun 2008, telah ada 35 orang aktivis yang dijerat menggunakan pasal ini. Sebanyak 28 orang di antaranya dilaporkan di tahun 2014 sampai hari ini. Pelapor kebanyakan justru berasal dari kalangan pejabat publik negara, membuat rezim Jokowi terasa seperti Orde Baru yang lahir kembali dalam bentuk lain. Yang terbaru ialah Dhandhyi Dwi Laksono, seorang aktivis HAM, yang dilaporkan oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Jawa Timur, organisasi sayap PDI Perjuangan karena membandingkan Megawati Soekarnoputri dengan Aung San Suu Kyi.

Semua ini jadi tambah buruk ketika pemerintah sekarang, di bawah Presiden Jokowi, menjadikan isu HAM sebagai senjata utama melawan kompetitornya yang tersangkut pelanggaran HAM pada kampanye presiden 2014 lalu. Menjadikan pula beberapa orang yang erat kaitannya dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu sebagai pemegang jabatan strategis di pemerintahan. Intervensi militer yang dirasa sudah terlalu jauh merasuk ke masyarakat sipil di era Orde Baru dan coba dibersihkan dengan usaha menggulingkan Soeharto justru terasa sia-sia hari ini. Pemerintah malah melanggengkan usaha militer kembali masuk ke masyarakat sipil lewat program bela negara, ATC Bandara Cengkareng yang dijaga oleh petugas TNI, sampai seremeh ujaran Ketua PSSI Edy Rahmayadi, yang juga Letnan Jendral TNI, yang menyatakan pemain sepak bola nasional mesti semilitan tentara. Akhirnya semakin santer bahwa  semua akan militer pada waktunya.

Dari dua premis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tak bisa sepenuhnya percaya pada pemerintah untuk memenuhi pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang selama ini terjadi. Di sinilah perlunya kita sebagai anak muda untuk terus mengingatkan mereka yang ada di institusi negara bahwa masih ada utang yang belum terbayar. Pemerintah berganti pemerintah, bukannya jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh solidaritas aksi Kamisan, alih-alih melahirkan kembali bayi-bayi Orde Baru ke tengah masyarakat. Lantas apa kita mesti menunggu kekuatan militer jatuh, atau setidaknya melemah? Atau menunggu seperti apa yang terjadi di Argentina di tahun 2006 dengan naiknya pemimpin negara yang berhaluan kiri? Kedua hal ini sama sulitnya dengan membayangkan Chelsea Islan berpacaran dengan Bastian Steel.

Sumber gambar : antaranews.com